Tantangan Pengentasan Kemiskinan
Oleh Edy Purwo Saputro

Menteri Pertanian Prof Ir Bungaran Saragih MEc menegaskan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia yang lapar dan miskin ternyata hidup di pedesaan, dengan sumber mata pencaharian dari sektor pertanian. Terkait hal ini, pemerintah daerah harus kembali meningkatkan alokasi dana bagi pembangunan pertanian-pedesaan dalam menangulangi masalah kemiskinan. Selain itu, sekitar 68 persen penduduk miskin berada di pedesaan dan mereka sangat tergantung pada sektor pertanian. (Suara Karya, 18/12'02).

Kemiskinan tampaknya memang menjadi salah satu hantu bagi identifikasi dalam akses keberhasilan pembangunan di hampir semua negara. Terkait hal ini, maka wajar jika mayoritas negara miskin-berkembang, termasuk Indonesia sangat riskan dengan identifikasi ini.

Mengacu peliknya penanganan atau pengentasan kemiskinan maka wajarlah jika banyak penelitian yang meng-cover tema kemiskinan. Ragam studi empiris, dengan pendekatan time series yang bersifat cross-section study memberikan kesimpulan beragam. (Subagio dkk, 2001).

Paling tidak, penelitian Deininger dan Squire (1995, 1996) menyimpulkan bahwa ada korelasi positif antara pertumbuhan suatu negara dan peningkatan angka kemiskinan, tetapi studi yang dilakukan World Bank (1990), Fields dan Jakobson (1989) serta Ravallion (1995) menunjukkan, tak ada korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan.

Dari kajian empiris di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan tidak memberikan nilai dampak yang cukup berarti pada usaha pengentasan kemiskinan. Paling tidak, potret ini bisa ter-cover di Indonesia, yaitu mengingat pola kemiskinan di Indonesia selama 16 tahun tak banyak mengalami penurunan yang signifikan.

Bahkan sejak krisis 5 tahun lalu justru terjadi kecenderungan lonjakan akumulasi kemiskinan. Artinya, kalau Gini Ratio dijadikan indikator kemiskinan yang dominan maka selama 30 tahun ini, Gini Ratio Indonesia hanya turun 0,07 atau 7%, padahal pada saat yang bersamaan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar rata-rata 7%.

Ini sangat kontras bila dibanding dengan data dari beberapa negara yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang hampir sama (misalnya: Malaysia, Thailand, Philipina) dimana tingkat Gini Ratio menunjukan tingkat penurunan yang cukup berarti. (Subagio dkk, 2001).

Masalah Kompleks

 

Adanya sisi ketertarikan yang sangat kuat dalam pemahaman masalah kemiskinan dan juga komitmen dalam haluan negara untuk meminimalisasinya (jika memang tidak bisa mengentaskan kemiskinan), maka rumusan hasil seminar nasional bertema: "Tantangan Penanggulangan Kemiskinan dalam Era Otonomi Daerah di Depkeu, 2 Juli lalu sangat menarik untuk disampaikan, yaitu:

Pertama, upaya penanggulangan kemiskinan harus bersifat desentralistik, bottom-up dan juga local spesific. Artinya, penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan pemerintah-masyarakat lokal sesuai kondisi setempat dengan mengupayakan perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan ekonomi rakyat di tingkat akar rumput secara berkelanjutan dan komprehensif. Alasannya, merekalah yang lebih tahu potret kemiskinan di daerahnya dan ini menjadi "pekerjaan rumah" (PR) bagi mereka.

Kedua, upaya penanggulangan kemiskinan dalam era Otonomi Daerah juga harus diikuti dengan perbaikan akses penduduk miskin terhadap faktor produksi. Untuk itu perlu ada: (1) kebijakan land-reform melalui Perda; (2) demokratisasi ekonomi rakyat dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang lebih memihak pada sektor ekonomi rakyat melalui upaya pemberdayaan ekonomi penduduk miskin; (3) lembaga keuangan mikro untuk membiayai semua jenis usaha ekonomi rakyat; (4) partisipasi yang lebih proporsional bagi kaum wanita (jika perlu dengan sistem kuota) dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pemantauan ragam kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Adanya ragam variabel yang harus dikaji untuk mensukseskan pengentasan kemiskinan, maka wajar jika perekonomian global juga dituntut untuk dapat memberi gambaran yang spesifik atas hal komitmen pengentasan kemiskinan internasional dan inilah alasannya mengapa kemudian ditetapkan setiap 17 Oktober sebagai Hari Penghapusan Kemiskinan Internasional.

Hal ini kemudian dipertegas pada Word Summit on Social Development Compenhagen 1995 (KTT dunia untuk Pembangunan Sosial di Kopenhagen) yang telah menggariskan berbagai hal upaya penghapusan kemiskinan, perluasan lapangan kerja yang produktif - padat karya, dan penciptaan integrasi sosial, yang menitikberatkan pada pembangunan berdimensi kerakyatan dan membuka peluang peningkatan kepedulian pemerintah, masyarakat - dunia usaha dalam upayanya menyelenggarakan pembangunan kesejahteraan sosial.

Konsistensi terhadap acuan hasil KTT tersebut, salah satu arahan yang tidak bisa diremehkan adalah keterlibatan pemerintah. Salah satu aspek keterlibatan pada kasus ini adalah alokasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan yang tidak lain adalah pos dalam APBN.

RAPBN bukanlah hanya sekedar angka-angka rumit yang harus disusun secara politis tapi merupakan aktualisasi terhadap arah pembangunan ke depan, termasuk juga arahan bagi pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, penyusunannya mencerminkan adanya pilihan-pilihan yang harus diambil pemerintah pada kondisi yang serba terbatas. Meski demikian, keterbatasan itu tidak harus mengebiri hak-hak hidup rakyat (miskin).

Ancaman

 

Potret riil atas peliknya penanganan kemiskinan secara tak langsung menunjukkan bahwa krisis tampaknya memang memicu perubahan perilaku sosial-kemasyarakatan, yaitu tidak saja di perkotaan tetapi juga di pedesaan. Oleh karena itu, konsekuensi yang terkait dengan berlarutnya krisis adalah terjadinya akumulasi kemiskinan.

Terkait ini, Kepala Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, HS Dillon dalam diskusi terbatas di Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK UGM), belum lama ini menegaskan, apa yang terjadi dalam proses akumulasi kemiskinan tidak saja dipicu oleh krisis tapi juga sebab-sebab internal. Argumen ini didasarkan pada data BPS (Badan Pusat Statistik) bahwa jumlah penduduk miskin meningkat dari 22,5 juta (11% dari total penduduk) saat sebelum krisis (tahun 1996) dan menjadi 49,4 juta (24%) pada puncak krisis (1998).

Meskipun ada komitmen terhadap pengentasan kemiskinan, namun tidak berarti bahwa penanggulangan masalah kemiskinan lalu berhenti. Komitmen ini tampaknya menjadi semakin penting terutama dikaitkan dengan adanya sejumlah dampak akibat regulasi-kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Paling tidak, kita bisa mengkaitkannya dengan kasus kenaikan harga BBM-TDL (Bahan Bakar Minyak - Tarif Dasar Listrik) dan sejumlah komoditas publik yang memicu keresahan dan kecemasan sosial.

Selain itu, fenomena kondisi kecemasan ini juga dipicu oleh disintegrasi bangsa yang secara tidak langsung menjadi faktor dominan, termasuk juga adanya kasus kerusuhan di sejumlah daerah, serta dampak simultan atas konflik AS vs Irak (menyangkut harga minyak). Oleh karena itu, komitmen terhadap proses pencabutan subsidi dalam APBN secara tak langsung pasti akan memicu imbas yang sangat besar terhadap peningkatan kemiskinan, baik itu kemiskinan relatif ataupun juga kemiskinan secara riil.

Berbagai kasus di atas secara tidak langsung menunjukan bahwa topik kemiskinan masih menjadi agenda penting dalam konteks perekonomian kita dan sekaligus hal ini menjadi tantangan bagi team work kabinet pemerintahan Megawati. Paling tidak, hal ini terlihat dari antusiasme memorial yang disampaikan team work ekonomi. Fakta ini menunjukkan bahwa kajian kemiskinan masih menjadi suatu komoditas politik dalam operasionalisasi pembangunan.

Yang justru menjadi pertanyaan, mengapa kemiskinan masih saja terjadi, bahkan cenderung mengalami peningkatan pasca krisis dalam 5 tahun? Oleh karena itu sangatlah beralasan kalau dalam berbagai forum pengkajian tentang strategi pengentasan kemiskinan selalu mendapat respek yang kuat. Artinya, kondisi ini memang menarik untuk dikaji dan tidak lain merupakan tantangan bagi semua pihak. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak mengkaji topik kemiskinan, sebab ada keterkaitan yang sangat kuat terhadap dampak sosial.

Realitas terjadinya peningkatan angka kemiskinan merupakan bukti bahwa krisis yang menimpa perekonomian kita telah menimbulkan efek bola salju yang sangat kuat. Salah satu aspek riil yang harus diantisipasi dari fenomena terjadinya peningkatan angka kemiskinan adalah aspek psikologis pada kelompok baru kemiskinan. Mengapa?

Aspek psikologis merupakan faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam konteks ekonomi-sosial. Dengan kata lain, aspek psikologis merupakan salah satu dari mata rantai yang terkena langsung dampak kenaikan jumlah kemiskinan. Aspek psikologis yang sangat terasa dalam kehidupan bermasyarakat sejak krisis terkait terjadinya laju kenaikan harga sembako yang diikuti dengan terjadinya penurunan income per kapita masyarakat, serta fenomena booming pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Jadi, hal ini adalah tantangan berat yang harus diantisipasi memeasuki tahun 2003 kelak. Siapkah kita? ***

(Penulis adalah dosen Fakultas Ekonomi UMS Solo).

 

nt-size:10.0pt; font-family:Verdana;color:black'>Aspek psikologis merupakan faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam konteks ekonomi-sosial. Dengan kata lain, aspek psikologis merupakan salah satu dari mata rantai yang terkena langsung dampak kenaikan jumlah kemiskinan. Aspek psikologis yang sangat terasa dalam kehidupan bermasyarakat sejak krisis terkait terjadinya laju kenaikan harga sembako yang diikuti dengan terjadinya penurunan income per kapita masyarakat, serta fenomena booming pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Jadi, hal ini adalah tantangan berat yang harus diantisipasi memeasuki tahun 2003 kelak. Siapkah kita? ***