Menegakkan Disiplin PNS
Oleh Kusen Suseno

Suara Karya: Senin, (24-01-'05)


Pemerintah telah memberikan libur panjang (15-19 November 2004) kepada pegawai negeri maupun swasta melalui Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Menag, Menakertrans, dan Men-PAN tertanggal 8 November 2004, terkait dengan Lebaran 1425 H, tahun lalu. Jadi, jika pada hari pertama masuk kerja, pegawai negeri sipil (PNS) sampai membolos, maka bagi yang bersangkutan harus mendapat sanksi secara tegas sesuai peraturan yang berlaku.

Penegakan disiplin di kalangan PNS memang seharusnya masuk dalam "program gebrakan 100 hari pemerintahan baru". Lebih-lebih, para PNS yang membolos pascalibur Lebaran pada tahun-tahun lalu juga masih banyak terjadi pada pascalibur Lebaran 1425 H. Padahal mereka telah menikmati liburan panjang. Kebiasaan banyaknya PNS yang membolos pascalibur Lebaran ternyata masih menjadi tradisi, bahkan kebiasaan mangkir kerja juga masih banyak terjadi di sepanjang tahun.

Di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, misalnya, (dengan total 12.362 pegawai) saja, dari 66 unit kerja yang terkena inspeksi mendadak (sidak) pascalibur Lebaran, tercatat sebanyak 881 pegawai tidak masuk kerja pada hari pertama. Hasil sidak Badan Pengawasan Daerah DKI Jakarta di lingkungan Pemprov DKI tersebut sudah sepatutnya ditindaklanjuti secara tuntas karena dari 881 pegawai yang tidak masuk kerja, dengan alasan sakit 12 orang, izin 79 orang, cuti 208 orang, mengikuti pendidikan 135 orang, tugas luar 257 orang, dan sebanyak 190 pegawai membolos. Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat sendiri, menemukan 187 PNS di lingkungan Pemkot Jakarta Barat yang membolos. (Sinar Harapan, 23/11).

Sejauh pengamatan penulis, pihak Pemprov DKI Jakarta sudah menjatuhkan sanksi tegas terhadap pejabat/karyawan dalam jajarannya yang mangkir kerja hari Senin (22/11) tanpa pandang bulu. Tindakan konkret semacam itu, yang sekaligus sebagai konsekuensi logis bagi pemberantasan budaya korupsi waktu, seharusnya dicontoh oleh semua pejabat yang berwenang dalam upaya penegakan disiplin PNS di semua lini pemerintahan.

Rendahnya tingkat kedisiplinan dan etos kerja para PNS selama ini, terutama karena tidak berjalannya sistem rewards and punishment yang membuat PNS bermalas-malasan. Tindakan bersifat populis seperti sidak, belum menjamin penertiban para PNS yang sering mangkir/pulang kantor sebelum waktunya bisa berjalan efektif, karena setelah sidak selesai, ternyata banyak mereka yang kembali mangkir dari tugasnya.

Hindari Diskriminasi

 

Budaya korupsi waktu memang sudah kronis, sementara layanan publik untuk masyarakat luas jadi telantar. Produktivitas nasional selama ini masih sangat rendah, namun libur kian diperpanjang. Di zaman Orde Baru pun pemerintah telah mengambil keputusan menambah hari libur PNS tanpa terkait produktivitas. Efektivitas dan produktivitas pelayanan PNS masih sangat rendah, tetapi pemerintah ketika itu menetapkan PNS libur pada hari Sabtu. Ketika libur panjang, seharusnya dimanfaatkan PNS untuk menimba semangat baru yang berkaitan dengan produktivitas. Karena, dalam perspektif ini, libur merupakan bagian dari rekreasi sebagai proses pemulihan energi kembali. Sehingga, mereka harus bekerja keras kembali guna memacu kreativitas dan produktivitas, bukannya malah kebablasan sesudah menikmati libur panjang.

Masalah penegakan disiplin PNS kini sudah saatnya patut mendapat perhatian yang lebih serius. Pada tahun-tahun lalu, Men-PAN mengambil kebijakan agar para atasan langsung memberikan surat teguran kepada setiap PNS yang membolos. Sanksi semacam itu kini sudah tidak proporsional lagi, karena pemerintah telah memperpanjang libur Lebaran.

Sesuai ketentuan PP Nomor 3/1980 tentang Kepegawaian, sanksi yang dijatuhkan bisa berupa penurunan gaji berkala hingga menunda usul kenaikan pangkat. Patut kita hargai pemantauan terhadap PNS yang melanggar disiplin yang telah dilakukan tim khusus Men-PAN Taufik Effendy. Tim pemantau tersebut beroperasi dengan mendatangi setiap instansi, baik pusat maupun daerah sejak hari pertama masuk kerja. Jika dikaitkan dengan "program 100 hari pemerintahan baru", maka seruan penjatuhan sanksi tegas terhadap PNS yang mangkir kerja hendaknya tidak lagi sekadar retorika seperti tahun-tahun lalu.

Ke depan, teknis pemantauan dan sanksi sebaiknya jangan diberlakukan secara diskriminatif atau hanya bawahan yang terkena, tapi juga untuk atasan, bahkan terhadap pejabat setingkat eselon I serta menteri. Jika terbukti mangkir, jangan ditutup kemungkinan bahwa identitas pelanggar disiplin itu dipublikasikan berikut sanksi yang dijatuhkan, tapi pejabat penindak yang berwenang juga harus memberi contoh dan teladan terbaik. Sanksi semacam itu wajar saja, sebab kedisiplinan atasan jelas berpengaruh besar bagi para bawahannya, dan seberat apa pun sanksi yang dijatuhkan atas tindak indisipliner para bawahan menjadi kurang efektif jika para atasan yang mangkir kerja tidak dijatuhi sanksi yang memadai.

Ketegasan Pimpinan

 

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1974 memang disebutkan, salah satu hak pegawai negeri adalah mendapatkan izin cuti. Meski demikian, sesuai klasifikasi izin cuti yang termaktub dalam PP Nomor 24 Tahun 1976, jika para pegawai mengajukan izin untuk cuti pascalibur Lebaran, seharusnya pimpinan jangan mudah mengabulkan. Sebab, selain jumlahnya terlalu banyak, dari segi efisiensi kerja juga kurang mencerminkan profesionalisme.

Profesionalisme PNS menyangkut masalah produktivitas dan kedisiplinan serta etos kerja. Bayangkan, bagaimana suasana kantor dan pelayanan kepada masyarakat, jika pegawai yang masuk kerja hanya seperempatnya. Pelayanan publik jelas sangat terganggu. Di antara PNS, terutama di kantor-kantor Pemda, banyak yang beranggapan bahwa warga masyarakat yang datang ke Kantor Pemda pascalibur Lebaran hanya sedikit. Anggapan itu juga menyebabkan pegawai Pemda ogah-ogahan kerja atau masuk kantor siang hari. Padahal mestinya, banyak atau sedikit warga masyarakat yang datang, pegawai negeri wajib masuk kantor dan sesuai peraturan jam kerja.

Jika peraturan itu dilanggar, atasan wajib mencatat bawahan yang mangkir atau datang siang hari, dan memberi sanksi secara tegas. Bab II pasal 2 (k) PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan, bahwa di antara kewajiban pegawai negeri adalah menaati ketentuan jam kerja. Sedangkan pasal 2 (x) menyebutkan, pegawai negeri wajib menaati perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, serta dalam pasal 2 (y) disebutkan, pegawai negeri wajib menaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang. Penyimpangan dari ketentuan tersebut merupakan pelanggaran disiplin. Sesuai ketentuan perundang-undangan, setiap pelanggaran disiplin harus dikenakan sanksi yang setimpal.

Amat disayangkan, begitu banyak PNS yang masih melestarikan tindak indisipliner yang seharusnya sudah ditinggalkan. Bagaimana mungkin PNS mampu menjadi abdi negara dan pelayan publik untuk memberi pelayanan kepada masyarakat secara optimal, jika atasan tidak bisa bertindak tegas terhadap bawahannya yang membandel?

Ketidaktegasan pejabat (atasan) dalam penjatuhan sanksi terhadap PNS yang melanggar disiplin kerja selama ini jadi faktor pemicu mangkirnya para abdi negara kita. Ketegasan pimpinan berperanan penting dalam penegakan kedisiplinan kerja. Atasan yang kurang tegas (menindak bawahannya), jelas mengganggu mekanisme kerja, di samping tidak memperbaiki sikap mental dan etos kerja pegawai. Ketegasan pimpinan akan menciptakan kinerja suatu instansi yang lebih hidup dan penuh dinamika. Sehingga, pegawai tidak bertindak semaunya dan tetap memperhatikan pekerjaannya dalam memberikan pelayanan publik.

Rendahnya poduktivitas kerja dan banyaknya PNS yang membolos selama ini, ditambah kinerja yang kurang efektif dan efisien, harus mulai diperbaiki lewat "program gebrakan 100 hari dalam pemerintahan baru". Etos kerja PNS yang rendah dan kurangnya perhatian akan tugas utama mereka dalam pelayanan publik merupakan preseden buruk yang bakal dicontoh para penerus mereka.

Guna membenahi citra dan etos kerja PNS di masa depan, maka dalam perekrutan calon PNS harus konsisten mempertimbangkan faktor-faktor yang terkait sumber daya manusia (SDM). Pertama, tiap calon PNS harus memiliki sikap dan kesadaran bahwa tugas utamanya melayani masyarakat. Kedua, penempatan PNS harus berdasarkan background pendidikannya, tidak sekadar mengisi kekosongan jabatan. Ketiga, menghilangkan sikap like and dislike dalam sistem seleksi staf, yakni dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap PNS yang berprestasi. ***

(Penulis adalah alumnus Lembaga Administrasi Negara - LAN, mantan staf peneliti pada Badan Kepegawaian Negara).

 

ahi citra dan etos kerja PNS di masa depan, maka dalam perekrutan calon PNS harus konsisten mempertimbangkan faktor-faktor yang terkait sumber daya manusia (SDM). Pertama, tiap calon PNS harus memiliki sikap dan kesadaran bahwa tugas utamanya melayani masyarakat. Kedua, penempatan PNS harus berdasarkan background pendidikannya, tidak sekadar mengisi kekosongan jabatan. Ketiga, menghilangkan sikap like and dislike dalam sistem seleksi staf, yakni dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap PNS yang berprestasi. ***

(Penulis adalah alumnus Lembaga Admini