Menggugat Ideologi Hukum RUU KUHP
Oleh: ARTIDJO ALKOSTAR

Kps:12-08-05

Keberadaan KUHP antara lain untuk melindungi rakyat, negara, dan menyediakan sanksi bagi mereka yang melanggar agar tercipta keadilan dan kohesi persatuan nasional.

Watak hukum pidana dan sistem penegakan hukum berkorelasi dengan tingkah laku pelaksanaan kekuasaan. Korelasi itu akan menunjukkan apakah negara itu otoriter, fasis, demokrasi semu, demokrasi egalitarian atau lainnya.

Prasyarat yang harus dipenuhi dalam proses penegakan hukum dewasa ini adalah pembenahan sistem hukum (legal system) dan sistem penegakan hukum (law enforcement). Dalam kerangka upaya ini, ideologi hukum (legal ideology) harus dibangun sesuai struktur rohaniah rakyat Indonesia yang merdeka. Hukum yang berspirit kerakyatan, hukum yang bersukma keadilan bagi rakyat banyak. Konstruksi hipotetis hukum dimaksud adalah hukum yang postulat moralnya mengandung nilai-nilai yang diperlukan bagi pertumbuhan peradaban, demokrasi, dan kemanusiaan. Bukan peranti hukum yang berwatak kolonial feodalistik atau otoritarian.

Jika ideologi hukum kita saat ini atau yang akan datang (RUU KUHP) adalah ideologi hukum kolonial, akan tetap banyak insan pers dan mahasiswa yang akan dipidana. Para insan pers yang direpresentasikan oleh Aliansi Pembela Pasal 28 UUD 1945 merespons RUU KUHP dan setidaknya ada 49 pasal RUU KUHP yang dinilai mengancam kebebasan pers dan tidak sesuai dengan ketentuan konstitusi. Untuk itu, perlu diperjelas ideologi hukum di negeri kita ini agar tidak sama dengan ideologi hukum pada masa pemerintahan penjajahan Belanda dahulu.

Ideologi hukum menyangkut sistem nilai, hakikat keberadaan dan fungsi dari hukum. Menurut Brian Z Tamanaha, there are number of ā€¯legal ideologiesā¯ . These include the elite production called doctrine and everyday understandings about law. Hance when we speak of legal ideology, we mean views held in society about the nature and function of law.

Konstruksi hipotesis Pasal 262 RUU KUHP yang mengancam pidana bagi yang menghina Presiden atau Wakil Presiden lebih merupakan klise yang diambil dari KUHP lama yang berwatak kolonial feodalistik dan tidak mencerminkan asas persamaan serta banyak menegasikan aspirasi, hak, dan kedaulatan rakyat. Pasal seperti ini dapat dipertanyakan postulat moralnya jika akan diberlakukan di negara yang berkualitas demokrasi egaliter. Penggunaan istilah ā€¯menghinaā€¯ dapat dipergunakan untuk menghukum mahasiswa yang menyatakan aspirasinya, pers, dan media yang melakukan kontrol.

Hal senada juga terlihat dalam Pasal 263 RUU KUHP karena pasal ini merefleksikan karakter feodalistik dan tidak egalitarian. Dengan adanya pasal tersebut, tidak ada ruang bagi kritik karena watak kekuasaan bersifat status quo dan menghapus setiap sikap yang dianggap menentang. Apalagi dalam ayat (2) pasal ini tertuju kepada media massa yang memiliki posisi strategis dalam proses demokrasi.

Antidemokrasi

Baik secara historis, teoretis maupun faktual, Pasal 284, 285 RUU KUHP yang memuat ancaman pidana bagi yang dianggap melakukan penghinaan terhadap pemerintah terbukti antidemokrasi dan dipergunakan Pemerintah Indonesia untuk membunuh kritik dan sosial kontrol yang muncul. Munculnya banyak pelanggaran HAM, korupsi politik, dan kejahatan pemerintahan di masa Orde Baru mempergunakan instrumen hukum pasal hukum pidana seperti pasal di atas.

Pasal-pasal dalam RUU KUHP yang berideologi kolonial, otoritarian, feodal, fasisme, harus diganti dengan hukum yang berwatak kemerdekaan, egalitarian, dan demokrasi kerakyatan.

Salah satu ciri pemerintahan otoriter adalah mempergunakan hukum pidana dan penegakan hukum untuk membungkam kelompok kritis. Banyak mahasiswa, intelektual, tokoh agama, pers, LSM Indonesia pada era rezim Orde Baru yang dianggap vokal oleh penguasa diadili dengan mempergunakan hukum pidana (KUHP dan UU Subversi) yang postulat moralnya otoritarian dan antidemokrasi. Tidak mustahil RUU KUHP dapat menyeret perjalanan bangsa ke arah yang salah.

Artidjo Alkostar Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta/Mantan Direktur LBH

 

SpellE>diadili dengan mempergunakan hukum pidana (KUHP dan UU Subversi) yang postulat moralnya otoritarian dan antidemokrasi. Tidak mustahil RUU KUHP dapat menyeret perjalanan bangsa ke arah yang salah.

Artidjo Alkostar Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia