Kualifikasi Guru SD Harus S1?

10-10-02

Oleh Paul Suparno

DALAM Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dan dikuatkan dengan penjelasan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) di depan DPR, diusulkan agar guru sekolah dasar (SD) nanti harus lulusan Strata 1 (S1). Atas usulan itu, muncul tanggapan pro dan kontra.

Tulisan ini ingin menambahkan beberapa gagasan. Alasan kuat apa bahwa guru SD sebaiknya lulusan S1, alasan kontra dan jalan keluar apa yang dapat diambil.

Ada banyak alasan mengapa guru SD mendatang sebaiknya berkualifikasi S1, bukan lagi Diploma 2 (D2). Pendidikan dasar merupakan dasar untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Maka agar pendidikan selanjutnya baik, pendidikan dasar harus sungguh kuat. Untuk memperkuat dasar itu, antara lain penjelasan konsep pengetahuan pada level SD harus benar dan tidak salah.

Menurut teori konstruktivisme, kesalahan konsep yang diajarkan di SD banyak menghambat perkembangan konsep anak selanjutnya. Pengalaman salah konsep pada level SD, karena dianggap benar oleh siswa, diyakini sebagai yang benar dan dipegang teguh. Akibatnya, kesalahan itu dibawa terus dalam jenjang selanjutnya sehingga menghambat kemajuan. Misalnya, salah ucapan dalam mengajar bahasa Inggris akan terbawa terus dan sulit dibenarkan.

***

DARI pengamatan di lapangan, banyak guru SD yang mengajarkan konsep keliru, misalnya bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam (IPA). Ini menimbulkan kesulitan dalam pembenahan konsep berikutnya di jenjang tinggi. Agar salah konsep pada awal itu tidak banyak terjadi, dibutuhkan guru yang sungguh menguasai bahan ajar di SD.

Dari pengalaman, pendidikan guru D2 yang hanya dua tahun setelah SMU, ternyata tidak mencukupi untuk menguasai bahan, terutama untuk mempunyai konsep-konsep yang benar. Hal ini dikuatkan lagi karena mereka yang masuk Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) bukan siswa Sekolah Menengah Umum (SMU) yang tinggi daya kognitifnya, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk menangkap dan menguasai bahan.

Siswa SD masih belum seimbang emosinya, masih membutuhkan perhatian jauh lebih besar, masih membutuhkan bimbingan secara pribadi yang lebih baik. Untuk dapat mendampingi anak-anak yang masih berkembang ini, dibutuhkan guru yang sungguh seorang pendidik dan dewasa. Guru yang tahan emosi, yang seimbang, yang dapat memberi contoh sikap baik.

Kedewasaan pribadi amat dibutuhkan, sehingga siswa dibantu secara nyata untuk mengembangkan kepribadiannya. Dibutuhkan guru yang mengerti perkembangan anak dengan segala persoalannya.

Dari pengamatan, guru lulusan D2 ternyata banyak yang belum matang secara emosi dan kepribadian. Banyak dari mereka masih remaja, sehingga dalam menghadapi siswa kurang dewasa dan kurang seimbang. Tampaknya dibutuhkan waktu lebih lama untuk membantu calon guru menjadi dewasa dan bersikap dewasa.

Untuk dapat membantu daya kreatif dan perkembangan anak SD yang lebih cepat, terutama dalam segi kognitif, dibutuhkan pendidik yang kreatif, inovatif, menguasai banyak metode pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan, situasi, dan inteligensi anak. Menurut teori multiple intelligences Gardner, anak akan dapat dibantu mengerti lebih baik bahan yang disampaikan, bila disampaikan sesuai dengan inteligensi yang menonjol pada anak.

Padahal, inteligensi anak dapat berbeda-beda. Maka guru perlu menguasai banyak metode mengajar yang cocok dengan inteligensi siswa yang bermacam-macam itu.

Kecuali mengerti metode yang bermacam-macam, guru harus dapat menggunakan metode itu. Jadi, harus menguasai dalam praktik. Maka diperlukan latihan yang tidak cepat. Jelas dua tahun persiapan calon guru tidak cukup.

Banyak calon guru, yang masuk PGSD, saat di SMU tidak bercita-cita menjadi guru SD. Karena terpaksa, akhirnya mereka masuk PGSD. Jadi minat dan motif awalnya bukan untuk menjadi guru.

Apalagi pada waktu di SMU mereka sungguh bebas tanpa persiapan apa pun untuk jadi guru. Mereka masih lebih sebagai anak bebas, yang ingin mencari kemauannya sendiri. Tampaknya untuk menumbuhkan minat menjadi guru dan sikap sebagai guru tidak cukup waktu dua tahun, lebih-lebih karena mereka sejak awal bukan mau menjadi guru. Dibutuhkan waktu lama untuk menumbuhkan minat, motivasi, dan kecintaan pada anak-anak.

Dari beberapa alasan mendasar itu, tuntutan kualifikasi guru SD harus S1 diharapkan akan memperbarui mutu pendidikan di SD, lalu ikut memperbaiki kualitas pendidikan di jenjang berikut. Maka usulan itu lebih memberi harapan bagi pendidikan Indonesia di masa depan.

Namun, dengan usulan diharuskannya guru SD lulusan S1, muncul persoalan nyata di lapangan yang tidak ideal. Pertama, kini masih banyak guru SD yang bukan S1 bahkan belum D2. Mereka butuh waktu lama untuk dapat menyesuaikan dengan tuntutan itu.

Kedua, masih banyak daerah yang kekurangan guru SD; jangankan guru lulusan S1, lulusan D2 saja tidak ada. Bila syarat menjadi guru begitu tinggi maka makin tidak ada yang mau menjadi guru di daerah.

Ketiga, meski diberi kesempatan untuk menyesuaikan tingkat pendidikannya ke S1, tidak semua guru yang sudah bekerja, secara pengetahuan, mampu menyelesaikan S1, karena tidak semua orang dapat menyelesaikan jenjang sarjana. Apalagi masih harus dipikirkan biaya begitu besar untuk kuliah lagi.

Keempat, kini masih banyak lulusan D2 PGSD yang belum mendapatkan penempatan. Mereka mau dikemanakan? Apakah harus menyelesaikan S1 dulu sebelum bekerja?

Kelima, bila guru SD adalah lulusan tingkat sarjana, maka penggajian perlu disesuaikan. Bila gaji mereka tetap kecil, siapa yang mau? Apalagi setelah mengeluarkan biaya besar untuk kuliah.

***

DAERAH-daerah di Indonesia begitu majemuk, ada yang maju seperti Jakarta dan beberapa kota besar, kurang maju seperti di pelosok Nusa Tenggara Timur (NTT). Untuk Jakarta, tuntutan S1 untuk guru SD amat mungkin bahkan sudah mulai dipraktikkan di beberapa yayasan. Namun di daerah, yang bahkan tidak ada guru, tuntutan untuk S1 tidak realistis dan tidak masuk akal untuk jangka waktu beberapa tahun ini. Mencari guru D2 saja sulit, apalagi S1.

Lalu bagaimana sebaiknya? Tampaknya, ketegangan itu harus ada. Ketegangan akan arah kemajuan, yaitu menaikkan kualifikasi guru SD menjadi S1, demi masa depan pendidikan SD yang lebih baik dan demi pendidikan Indonesia yang lebih baik. Namun di beberapa daerah, tampaknya masih harus memenuhi kebutuhan jumlah guru lebih dulu, sebelum mencapai tuntutan S1.

Dalam era otonomi daerah, tampaknya dimungkinkan ada perbedaan tuntutan dalam hal kualifikasi guru SD. Maka agar ide untuk makin mempermutu SD dengan mempermutu guru dapat terwujud, dan masih memberi kesempatan daerah yang belum mampu, beberapa usulan dapat diajukan.

Pertama, untuk kota-kota dan daerah yang sudah relatif maju, guru baru untuk SD harus lulusan S1. Kedua, untuk daerah yang masih belum sangat maju, diperbolehkan tetap dengan D2, namun mereka setiap tahun diberi tambahan pengetahuan agar terus maju. Syukur dapat dibantu sampai lulus S1.

Ketiga, agar proses S1 menjadi lebih cepat, maka dibuka kuliah S1 PGSD di beberapa tempat yang memungkinkan calon dan guru meneruskan kuliah lagi. Program D2 yang ada kini perlu dikurangi atau ditutup, dikembangkan menjadi S1, sehingga mahasiswa yang sedang kuliah D2 tidak dirugikan.

Keempat, pemerintah perlu membantu pembiayaan untuk guru-guru yang sudah bekerja yang ingin kuliah lagi sampai S1. Dapat dengan sistem beasiswa, dan setelah lulus kembali ke sekolah lagi. Yayasan swasta dapat melakukan hal ini juga.

Kelima, untuk mereka yang tidak mungkin dalam waktu 10 tahun mencapai S1, biar tetap menjadi guru. Mereka dapat disetarakan dengan tingkat tertentu, tetapi tidak disetarakan dengan sarjana.

Keenam, setelah beberapa tahun maka yang dapat naik jejang menjadi kepala sekolah harus minimal S1 dan yang lain menjadi guru bantu, asisten guru.

Gagasan untuk mengembangkan kualifikasi guru SD harus S1 sungguh baik karena akan memajukan mutu pendidikan kita terutama karena akan memberi dasar pada jenjang SD. Diharapkan jenjang berikutnya juga semakin baik.

Persoalannya, apakah mungkin dalam suatu undang-undang diberi batasan tertentu? Misalnya, untuk kota besar atau daerah yang mampu diharuskan, sedangkan tidak mengikat untuk daerah yang belum mampu? Bila ini mungkin, maka persoalan mencantumkan S1 pada undang-undang tidak menjadi soal besar bahkan memberikan harapan kemajuan.

Paul Suparno, Rektor Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

 

kan jenjang berikutnya juga semakin baik.

Persoalannya, apakah mungkin dalam suatu undang-undang diberi batasan tertentu? Misalnya, untuk kota besar atau daerah yang mampu diharuskan, sedangkan tidak mengikat untuk daerah yang belum mampu? Bila ini mungkin, maka persoalan mencantumkan S1 pada undang-undang tidak menjadi soal besar bahkan memberikan harapan kemajuan.