Waduk Berubah Fungsi Menjadi Pusat Perbelanjaan

 29-12-03

Jakarta, Kompas - Komitmen Pemerintah Provinsi DKI untuk mengembangkan ruang terbuka hijau dan memperluas daerah resapan air guna mengatasi banjir patut dipertanyakan kembali. Luas daerah resapan air di DKI, seperti waduk, situ, dan rawa, cenderung berkurang dan banyak berubah fungsi menjadi pusat perbelanjaan. Sementara kondisi waduk dan situ yang masih eksis dalam kondisi kurang perawatan.

Menurut pengamatan Kompas, Minggu (28/12), beberapa waduk di DKI mengalami pendangkalan akibat sampah. Selain itu, banyak lokasi waduk yang berubah fungsi menjadi permukiman dan pusat perbelanjaan. Padahal, tahun 2002, warga Jakarta pernah mendapat musibah banjir besar.

Di Waduk Pondok Bandung, Jakarta Barat, tumpukan sampah tampak tersangkut di pintu-pintu air. Tumpukan sampah memenuhi hingga ke dasar waduk. Padahal, Waduk Pondok Bandung berfungsi menampung luapan air dari daerah Kota Bambu dan sekitarnya. Air yang tertampung lalu dibuang ke Kali Banjir Kanal Barat.

Tumpukan sampah membuat Waduk Pondok Bandung mengalami pendangkalan. Menurut Supangat, warga Pondok Bandung yang tinggal berdekatan dengan waduk, kedalaman waduk sekarang hanya tiga meter. Padahal, menurut seorang petugas, kedalaman waduk seharusnya mencapai 4-5 meter. Sekilas, Waduk Pondok Bandung tampak lebih mirip selokan besar dengan tumpukan sampah yang mengambang.

Waduk Tomang Barat relatif lebih bersih daripada Waduk Pondok Bandung. Namun, banyak warga yang mendirikan bangunan di atas saluran air yang mengalir ke waduk.

"Kami pasrah kalau banjir, tidak ada persiapan apa-apa," kata Jono Besur, Ketua RT 01 Tanjung Duren Utara.

Kondisi Waduk Pulit di Jakarta Utara tampak memprihatinkan. Sebagian lahan waduk berubah fungsi menjadi Mega Mal Pluit. Kondisi waduk bertambah parah ketika ribuan orang membangun rumah di areal waduk. Menurut perhitungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI, ada sekitar 8.000 warga yang tinggal di areal Waduk Pluit.

Waduk yang seharusnya bermanfaat menampung limpahan air di kawasan Pluit dan areal di sekitarnya kini tidak bisa berfungsi secara optimal. Kita juga harus jeli untuk mencari pintu air di Waduk Pluit. Sebab, lokasi tersebut sudah tertutup dengan kawasan permukiman.

Warga yang bermukim di Waduk Pluit bersikeras tinggal di areal waduk. Mereka menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI hanya mengusir pemukim-pemukim liar yang mendirikan rumah di areal waduk. Adapun pengusaha besar yang membuka usaha di atas areal waduk (yang telah diuruk) seperti diberi tempat.

Di atas lahan eks Waduk Melati rencananya juga akan dibangun mal, apartemen, serta galeri untuk usaha kecil menengah (UKM) di atas lahan seluas lima hektar. Total luas lahan eks Waduk Melati mencapai 15 hektar.

Dibuatkan waduk

Beberapa warga di Kelapa Gading pada hari yang sama mengungkapkan kekesalannya atas sikap Pemprov DKI. Selama ini warga dijanjikan akan dibuatkan waduk untuk menanggulangi banjir di kawasan Kelapa Gading. Janji itu dikemukakan pada tahun 2002. Dalam pertemuan dengan warga Kelapa Gading, Wali Kota Jakarta Utara mengatakan, pemerintah akan membangun waduk dan Kali Gandeng (sejajar dengan Kali Sunter) yang akan selesai akhir tahun 2002.

Sampai sekarang waduk yang ditunggu-tunggu warga belum dimulai pembangunannya. Warga di sana merasa resah ketika musim hujan datang.

Mereka khawatir banjir di Kelapa Gading akan semakin parah, mengingat di daerah tersebut sedang marak dibangun mal dan ruko. Pembangunan pusat perbelanjaan itu menyebabkan berkurangnya daerah resapan air.

Pemprov DKI tampaknya belum berusaha melindungi daerah-daerah resapan air. Selain hanya mengusir warga di sekitar waduk, Pemprov DKI tidak memberi sanksi apa pun terhadap pengusaha yang mengokupasi waduk.

Ketika dikonfirmasi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum IGK Suwena bersikeras tidak ada waduk yang berubah fungsi menjadi pusat perbelanjaan. Ia mengatakan, untuk mengantisipasi banjir tahun depan, Dinas PU DKI mengeruk 17 penggal sungai dan mengeruk beberapa waduk, seperti Waduk Grogol, Waduk Rawa Kepa, dan Waduk Pluit. (IND)

 

Pemprov DKI tampaknya belum berusaha melindungi daerah-daerah resapan air. Selain hanya mengusir warga di sekitar waduk, Pemprov DKI tidak memberi sanksi apa pun terhadap pengusaha yang mengokupasi waduk.

Ketika dikonfirmasi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum IGK Suwena bersikeras tidak ada waduk yang berubah fungsi menjadi pusat perbelanjaan. Ia mengatakan, untuk mengantisipasi banjir tahun depan, Dinas PU DKI mengeruk 17 penggal sungai dan mengeruk beberapa waduk, seperti Waduk Grogol, Waduk Rawa Kepa, dan Waduk Pluit. (IND)