Impor 46 jenis barang modal bekas dilarang

Bisnis Indonesia: 7 Januari 2004

 

 

JAKARTA (Bisnis): Pemerintah melarang impor 46 item barang modal bukan baru. Pelarangan tersebut berlaku mulai 1 Januari 2004 hingga 31 Desember 2005.

Regulasi itu, tertuang dalam Surat Keputusan Menperindag Rini M S. Soewandi No.756/MPP/Kep/12/2003 tentang Impor Barang Modal Bukan Baru.

Barang modal bekas yang tidak boleh diimpor, menurut SK Menperindag tertanggal 31 Desember 2003, antara lain. mesin foto copy (HS 9009), bagian sepeda motor dan sepeda (HS 8714), sepeda roda tiga tanpa motor (HS 8712), kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang (HS 8704) dan traktor tangan untuk pertanian berporos tunggal beroda satu atau dua (HS 8701.10.200).

Selain itu, isolator listrik (HS 8546), kabel (HS 8544), tabung gambar televisi berwarna dan hitam putih (HS 8540), panel listrik (HS 8537), sikring untuk tegangan yang tidak lebih 1000 volt (HS 8536), circuit tercetak (HS 8534.00.000), televisi dan video proyektor (HS 8528), mikrofon, pengeras suara termasuk bagiannya (HS 8518) dan setrika listrik untuk pemakaian rumah tangga daya s/d 500 MW (HS 8516.40.000).

Regulasi tersebut, menurut Menperindag, merupakan terobosan untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang serta penyediaan sarana produksi bagi pengguna barang modal yang daya belinya rendah.

"Dalam kenyataannya, sekarang keadaan ekonomi Indonesia belum kondusif secara keseluruhan. Sehingga itu dipandang perlu untuk melanjutkan kebijaksanaan impor mesin dan peralatan mesin bukan baru," kata Rini dalam SK tersebut.

Nilai impor barang modal periode Januari-Juli 2003 mencapai US$2,205 miliar. Sedangkan nilai importasi barang modal dalam dua tahun terakhir meningkat dari US$4,777 miliar pada 2001 menjadi US$4,831 miliar pada 2002.

Untuk melakukan importasi barang modal bukan baru, menurut SK Menperindag tadi, perusahaan disyaratkan memenuhi ketentuan antara lain Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Industri Rekondisi atau Izin Usaha di bidang jasa transportasi atau perikanan/perkebunan/pengusahaan hutan/pertambangan atau konstruksi,

Selain itu, disyaratkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT)/ Angka Pengenal Importir Umum (API-U)/Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Importasi barang modal bukan baru disyaratkan memiliki certificate of inspection dari surveyor yang menyatakan barang modal tersebut masih layak dipakai atau direkondisi untuk difungsikan kembali.

SK Menperindag No. 756/ MPP/Kep/12/2003 berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2004 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2005, sekaligus mengakhiri masa berlaku SK Menperindag No. 756/MPP/Kep/11/2002. (yus)

 

 

APIT)/ Angka Pengenal Importir Umum (API-U)/Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Importasi barang modal bukan baru disyaratkan memiliki certificate of inspection dari surveyor yang menyatakan barang modal tersebut masih layak dipakai atau direkondisi untuk difungsikan kembali.

SK Menperindag No. 756/ MPP/Kep/12/2003 berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2004 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2005, sekaligus mengakhiri masa berlaku SK Menperindag No. 756/MPP/Kep/11/2002. (yus) </