Mengembalikan Citra Poso



MAMPUKAH Kabupaten Poso kembali ke citra semula sebagai Kota CITRA (Cantik Indah Tertib Ramah Aman)? Pertanyaan itu bergelayut pada benak setiap orang yang menyaksikan puing-puing bangunan yang terpaksa ditinggal pergi penghuninya.

Sejak kerusuhan bernuansa agama melanda pada akhir tahun 1998, seluruh sendi kehidupan di wilayah yang terkenal dengan keramahtamahan dan semangat kegotongroyongan warganya itu, lumpuh. Sem-boyan yang tertera pada lambang daerah Kabupaten Poso: "Sintuwu Maroso" (bersatu te-guh) menjadi sekadar deretan huruf tanpa makna.

Akibat amuk massa, tujuh dari 13 kecamatan di wilayah seluas 14.433,76 kilometer per-segi itu porak-poranda. Puluhan ribu warga kabupaten penghasil eboni itu mengungsi dari kampung halamannya sendiri. Ang-ka resmi yang dikeluarkan Pe-merintah Kabupaten (Pemkab) Poso menyebutkan, dalam empat "episode" kerusuhan, tercatat 542 korban tewas, 6.211 rumah penduduk dirusak dan dibakar, serta 161 fasilitas milik pemerintah dan swasta tidak dapat berfungsi. Kerugian di-perkirakan tidak kurang dari Rp 276 milyar.

Mengembalikan citra Poso sebagai kota yang aman dan ra-mah agaknya menjadi "pekerjaan rumah" berat bagi pemerintah daerah setempat. Dan, tidak bisa lain, kebijakan pembangunan pada wilayah yang tercabik-cabik dan bopeng-bo-peng itu diarahkan pada pemu-lihan keamanan dan pembinaan mental warganya. Untuk pemu-lihan keamanan, Pemkab Poso mesti menyisihkan dana sebesar Rp 8 milyar yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Be-lanja Daerah (APBD). Jumlah itu belum termasuk anggaran untuk penempatan pasukan keamanan sebesar Rp 3 milyar, serta Rp 500 juta untuk anggaran pelatihan sistem keamanan lingkungan (siskamling), dan Rp 300 juta untuk anggaran pembinaan kerukunan umat beragama.

Khusus untuk anggaran sis-kamling, akan dihabiskan untuk pelatihan bagi anak-anak usia muda. Menurut Kepala Bagian Perencanaan Pembangunan Ka-bupaten Poso, T Samsuri, mereka akan dilatih secara semi-militer, di samping pembekalan mengenai perencanaan pembangunan daerah dan kerohanian. Mereka, anak-anak muda itu, diharapkan ikut bertanggung jawab terhadap keamanan daerahnya.

"Beberapa proyek bantuan luar negeri terpaksa kami tunda, demi prioritas pemulihan keamanan. Apalagi, proyek-pro-yek bantuan luar negeri itu masih membutuhkan lagi dana pendamping yang harus disiapkan oleh daerah. Kami benar-benar berkonsentrasi agar daerah ini kondusif dulu, baru me-mikirkan yang lain-lain," ungkap Bupati Kabupaten Poso, H Abdul Muin Pusadan.

Meski masyarakat menyebut kondisi Poso dengan istilah ATM, "aman tapi mencekam", Muin bertekad menjadikan Poso benar-benar aman sebelum ta-hun anggaran ini berakhir. Bah-kan Tim Rekonsiliasi yang di-bentuk di tingkat provinsi me-nargetkan mulai September ini Poso sudah dapat dinyatakan aman.

Target itu kedengarannya tidak muluk-muluk jika melihat para pengungsi sudah berangsur-angsur kembali ke tempatnya masing-masing, sektor per-ekonomian berdenyut kembali, jalur transportasi yang melintasi Poso mulai lancar, dan anak-anak sekolah sudah kembali du-duk di bangkunya setelah va-kum hampir dua tahun. "Bila pengungsi sudah kembali ke tempatnya masing-masing, maka kondisi keamanan akan semakin baik," harap Muin.

Muin mengeluhkan bantuan-bantuan bagi pengungsi yang hampir seluruhnya dikucurkan di Palu. Itu membuat para pengungsi semakin betah tinggal di tempat-tempat penampungan di luar Poso. "Makanya, kami meminta agar bantuan-bantuan, terutama yang berasal dari APBN, diturunkan langsung ke Poso, agar warga yang mengungsi terpancing masuk ke Poso. Dengan datang ke Poso, mereka akan melihat langsung kondisinya, bukan mendengar dari desas-desus bahwa Poso masih mencekam," tutur Muin.

Di tingkat provinsi, Dinas Ke-sejahteraan Sosial (Kessos) Sul-teng juga menjadikan penanganan pengungsi pasca-kerusuhan di Poso sebagai prioritas. Dinas Kessos menawarkan beberapa alternatif kepada warga pengungsi Poso yang jumlahnya diperkirakan masih sekitar 78.000 jiwa. Bila mereka mau kemali ke Poso, akan dibuatkan bangunan tempat tinggal. Bagi yang tidak ingin lagi kembali akan ditransmigrasikan, atau disisipkan di permukiman-permukiman penduduk di luar daerah kerusuhan.

"Kami juga sedang mengupayakan bantuan kepada para pengungsi, setelah meninggalkan tempat penampungan. Bantuan antara lain berupa stimulan bahan bangunan rumah, dan modal usaha untuk pekerjaan pokok yang selama ini mereka tinggalkan," tutur Kepala Dinas Kessos Sulteng, AM Azikin Suyuti.

Pola transmigrasi dan penyi-sipan tidak lantas menyelesaikan masalah. Dikhawatirkan akan timbul masalah baru, kecemburuan sosial pada masyarakat di daerah sasaran melihat para pendatang itu diberi berbagai macam bantuan dan fasilitas. Untuk mengatasi hal itu, Azikin mencoba mendapatkan jalan tengah dengan menanam-kan pentingnya rasa kebersa-maan di antara warga pendatang dengan warga setempat. "Bisa saja diminta ke-pada para pengungsi untuk me-nyisihkan sedikit bantuan yang mereka peroleh kepada saudara-saudaranya yang juga telah rela menerimanya sebagai warga ba-ru," ujar Azikin.

Lantas bagaimana menjaga agar letupan-letupan kecil yang masih rentan terjadi tidak membuka episode baru dalam babak kerusuhan Poso? Pemkab Poso bersama aparat penegak hukum bertekad mengedepankan supremasi hukum. Siapa saja yang terlibat keributan akan diproses secara hukum. "Kami menanamkan kepada masyarakat jika terjadi penganiayaan atau pembunuhan, akan diproses hukum sebagai perbuatan kriminal," kata Muin. (Nasru Alam Aziz)

 

kan pentingnya rasa kebersa-maan di antara warga pendatang dengan warga setempat. "Bisa saja diminta ke-pada para pengungsi untuk me-nyisihkan sedikit bantuan yang mereka peroleh kepada saudara-saudaranya yang juga telah rela menerimanya sebagai warga ba-ru," ujar Azikin.

Lantas bagaimana menjaga agar letupa