Batas Wilayah RI Belum Diakui secara Internasional

- Sekitar 80 Persen Belum Terpetakan

Jakarta, Kompas - Meskipun telah ada ketentuan internasional yang mengatur soal batas wilayah laut antarnegara, dalam hal ini UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) tahun 1982, hingga kini Indonesia belum memiliki batas wilayah dengan negara tetangga. Saat ini ada sekitar 80 persen batas wilayah perairan Indonesia dengan negara (tetangga) lain belum terpetakan.

Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) dengan Komisi VIII DPR di Jakarta, Selasa (25/6).

Menurut Kepala Bakosurtanal Joenil Kahar, selama ini penanganan masalah perbatasan masih bersifat parsial dan ad hoc sehingga diperlukan adanya keputusan politik baru dalam penanganan perbatasan. Permasalahan fundamental yang dihadapi Indonesia saat ini berkenaan dengan aspek survei dan pemetaaan perbatasan, yaitu penegasan garis batas wilayah laut dan darat, serta sistem referensi geodesi koordinat titik batas. Selain itu, data survei dan pemetaan daerah perbatasan kurang lengkap dan belum adanya aspek legal dari hasil survei dan pemetaan.

Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah Sobar Sutisna menambahkan bahwa peraturan yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1996, tidak menyebutkan tentang batas wilayah laut Indonesia. UU baru ini ternyata tidak lebih baik dari UU yang digantikannya, yaitu UU No 4/Prp/1960. Pada UU yang lama terlampir daftar titik pangkal wilayah Indonesia, termasuk batas wilayah dengan negara lain. Oleh karena itu, UU baru ini pun perlu direvisi kembali.

Indonesia yang berbatasan dengan 10 negara lain saat ini telah menghadapi masalah penetapan perbatasan dengan Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Filipina. Selain itu, terungkap pula dalam rapat bahwa ada pula potensi konflik perbatasan dengan India dan Thailand soal wilayah perbatasan di Andaman. Dalam rapat yang dipimpin Agusman Efendi dari Fraksi Partai Golkar itu, Komisi VIII meminta agar Bakosurtanal memprioritaskan programnya pada pemetaan batas wilayah negara pada titik yang potensial menimbulkan perselisihan dengan negara-negara tetangga.

Survei DMRM

Kepala Pusat Geodesi dan Geodinamik Bakosurtanal Bambang Sapto menjelaskan, dari survei Digital Marine Resource Mapping (DMRM) yang dilakukan sejak tahun 1996 hingga 1999, telah ditetapkan 183 titik pangkal di sekeliling wilayah perairan Indonesia. Jumlah titik ini lebih banyak dibandingkan dengan yang ditetapkan pada UU No 4/Prp/ 1960, yaitu 102 titik.

Meskipun telah ada titik pangkal yang dapat digunakan untuk penetapan batas wilayah dengan negara tetangga, ini belum diakui secara internasional. Untuk mendapat pengakuan dunia, sesuai ketentuan dalam UNCLOS 1982, data tentang titik pangkal tersebut harus di deposit di lembaga terkait di PBB.

Namun, sebelum itu harus ada peraturan atau perundangan di dalam negeri yang secara hukum mengesahkan berlakunya penggunaan data tersebut. "Masalahnya, hingga kini belum ada peraturan pemerintah untuk mengakui data titik pangkal itu secara resmi," ujar Bambang. Sebenarnya, ungkap dia, RUU tentang Batas Wilayah telah diajukan ke Sekretariat Kabinet pada Januari tahun lalu dan saat ini masih dibahas di Dewan Maritim Indonesia.

Sobar Sutisna menambahkan, dengan belum adanya batas wilayah yang diakui secara internasional, Indonesia yang memiliki wilayah perairan sangat luas menjadi pihak yang dirugikan. Kondisi tidak adanya batas wilayah merupakan potensi konflik atau saling klaim. Salah satu contoh adalah konflik Indonesia dan Malaysia akibat kasus Sipadan dan Ligitan.

"Bila terjadi perselisihan, kita kurang memiliki argumentasi yang kuat dan dapat dirugikan dalam perundingan," lanjut Sobar. Masalah lainnya adalah penataan ruang yang dilakukan kedua negara bisa "bertabrakan".

Batas negara merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan "pintu masuk" komoditas atau perdagangan. Oleh karena itu, demikian Bambang Sapto, tanpa adanya penetapan batas wilayah maka tidak ada dasar untuk mengontrol dan menegakkan hukum terhadap pencuriam ikan, penyelundupan barang, dan pengawasan terhadap penyebaran penyakit lintas batas oleh orang dan hewan melalui transportasi laut. (YUN)

 

;Bila terjadi perselisihan, kita kurang memiliki argumentasi yang kuat dan dapat dirugikan dalam perundingan," lanjut Sobar. Masalah lainnya adalah penataan ruang yang dilakukan kedua negara bisa "bertabrakan".

Batas negara merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan "pintu masuk" komoditas atau perdagangan. Oleh karena itu, demikian Bambang Sapto, tanpa adanya penetapan batas wilayah maka tidak ada dasar untuk mengontrol dan menegakkan hukum terhadap pencuriam ikan, penyelundupan barang, dan pengawasan terhadap penyebaran penyakit lintas batas oleh orang dan hewan melalui t