Daerah Tertinggal Menjadi 199 Kabupaten

17-02-05

Jakarta, Kompas - Berdasarkan validasi dan verifikasi yang dilakukan Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, terdapat 199 kabupaten tertinggal, baik yang meliputi kategori tertinggal parah, sangat tertinggal, maupun agak tertinggal.

Dari 199 kabupaten tertinggal itu, sebanyak 123 kabupaten berada di kawasan timur Indonesia, 58 kabupaten di Sumatera, dan 18 kabupaten di Jawa dan Bali. Dari data pada Desember 2004, daerah yang masuk ke dalam kategori tertinggal sebanyak 190 kabupaten.

Provinsi yang tergolong terbanyak memiliki kabupaten tertinggal adalah Provinsi Papua dengan 19 kabupaten, Nanggroe Aceh Darussalam dengan 16 kabupaten, Nusa Tenggara Timur dengan 15 kabupaten, serta Sulawesi Selatan dengan 13 kabupaten. Yang juga patut dicatat, seluruh lima kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat masuk sebagai kabupaten tertinggal.

Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Saifullah Yusuf dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Rabu (16/2), menyebutkan, perubahan itu terjadi setelah pihaknya melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi selama sekitar satu bulan, termasuk dengan memberikan kesempatan kepada kabupaten yang sebelumnya dinyatakan tertinggal untuk memberi tanggapan.

"Evaluasi tersebut dilakukan juga karena pertimbangan bahwa data dari Badan Pusat Statistik yang digunakan untuk menentukan kriteria daerah tertinggal belum sepenuhnya menggambarkan kondisi termutakhir di daerah bersangkutan," katanya.

Penetapan daerah tertinggal sendiri didasarkan atas perhitungan enam kriteria dasar, yaitu perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, infrastruktur, kemampuan keuangan lokal, aksesibilitas, serta karakteristik daerah. Kriteria dasar itu diolah berdasarkan data Potensi Desa 2003, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2002, dan data keuangan kabupaten 2004 dari Departemen Keuangan.

Pelengkap

Sejumlah anggota Komisi II dalam rapat tersebut mempertanyakan penerapan kriteria daerah tertinggal itu. Pasalnya, ada daerah yang dianggap maju, tetapi justru masuk ke dalam kategori daerah tertinggal, demikian pula sebaliknya. Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal disarankan menyajikan data ketertinggalan masing-masing daerah sehingga bisa menjadi acuan bagi jenis kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk menghapuskan ketertinggalannya.

Saifullah menjanjikan bahwa penetapan daerah tertinggal akan dievaluasi setiap tahun. Saat ini Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal sedang melakukan dokumentasi perencanaan pembangunan daerah tertinggal, termasuk kondisi obyektif daerah berikut rekomendasi yang akan diserahkan kepada departemen teknis terkait. Kebijakan itu tetap akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Prinsipnya, pembangunan daerah tertinggal harus dilakukan terintegrasi, termasuk dengan daerah yang lebih maju. Pemerintah juga diharapkan memberikan fasilitas lebih konkret, termasuk dalam alokasi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. (dik)

 

pan> bahwa penetapan daerah tertinggal akan dievaluasi setiap tahun. Saat ini Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal sedang melakukan dokumentasi perencanaan pembangunan daerah tertinggal, termasuk kondisi obyektif daerah berikut rekomendasi yang akan diserahkan kepada departemen teknis terkait. Kebijakan itu tetap akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Prinsipnya, pembangunan daerah tertinggal harus dilakukan terintegrasi, termasuk dengan daerah yang lebih maju. Pemerintah juga diharapkan memberikan fasilitas lebih konkret, termasuk dalam alokasi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. (