Dana Pembangunan Kesehatan Meningkat

Jakarta, Kompas

Alokasi rupiah murni untuk pembangunan kesehatan tahun 2002 sedikit meningkat, menjadi Rp 2,4 trilyun, atau lebih banyak Rp 0,7 trilyun dibanding tahun 2001. Selain itu, masih ada pinjaman luar negeri sebesar Rp 1,1 trilyun.

Sesuai arah pembangunan kesehatan untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar serta rujukan terutama bagi penduduk miskin, sebagian besar dana itu-Rp 2.215,6 milyar dana APBN, pendamping pinjaman luar negeri Rp 273,4 milyar, dan pinjaman luar negeri Rp 898,6 milyar-didistribusikan untuk program upaya kesehatan.

Hal itu dikemukakan Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan (Depkes) dr Dadi S Argadiredja MPH dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Rabu (13/2), di Jakarta. Rapat dipimpin dr Surya Chandra S PhD.

Dana itu dialokasikan dalam lima proyek pusat dan 30 proyek di semua provinsi yang digunakan untuk meningkatkan pemberantasan penyakit menular dan imunisasi. Antara lain mencakup kegiatan penemuan dan pengobatan, meliputi antara lain 203.700 kasus tuberkulosis, 2,7 juta kasus malaria, 4,7 juta kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), 5,2 juta kasus diare, 495.000 kasus filariasis, 58.000 kasus penyakit kelamin, dan 22.500 kasus kusta. Selain itu, dilakukan pengobatan kasus rabies, demam keong (shistososmiasis), penyakit F Buski, antraks, cacing pita, pes, dan frambusia di sejumlah provinsi.

Imunisasi BCG, DPT, DT,TT campak, polio, dan hepatitis B ditujukan untuk 4,9 juta bayi dan 5,4 juta ibu hamil. Juga imunisasi DT dan TT untuk 16,3 juta anak sekolah dasar.

Selain itu, dilakukan pemberantasan vektor penyakit, antara lain penyemprotan selektif terhadap rumah-rumah di daerah endemis malaria, pemberantasan vektor demam berdarah lewat pemberantasan sarang nyamuk dan pengasapan, surveillance. Upaya lain, meningkatkan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan, meliputi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi penduduk miskin, peningkatan kualitas tenaga pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan, serta pengadaan peralatan kegawatdaruratan di rumah sakit dan sebagainya.

Program lain dalam pembangunan kesehatan adalah program lingkungan sehat, perilaku sehat dan pemberdayaan masyarakat, program perbaikan gizi masyarakat, program sumber daya masyarakat, program obat, makanan dan bahan berbahaya, serta program kebijakan dana manajemen pembangunan kesehatan.

Menjawab pertanyaan anggota Dewan mengenai penurunan target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari Rp 456,3 milyar tahun 2001 menjadi Rp 106,1 milyar tahun 2002, menurut Dadi, karena ada 13 rumah sakit yang diresmikan menjadi perusahaan jawatan (Perjan). Selain itu, ada 600 satuan kerja yang diserahkan ke pemerintah daerah. PNBP dialokasikan kembali ke unit penerima sebesar 95-100 persen.

Berkaitan dengan otonomi daerah, pengadaan obat rutin diserahkan ke daerah lewat Dana Alokasi Umum (DAU). Yang dilakukan Depkes pusat hanya pengadaan cadangan obat nasional untuk membantu daerah yang memerlukan. Sekjen Depkes memprihatinkan kenyataan ada kabupaten yang hanya mengalokasikan Rp 140 juta untuk pengadaan obat.

Selain itu, Depkes pusat mengadakan obat dalam rangka dana kompensasi bahan bakar minyak (BBM). Obat yang dibeli 25 macam, yaitu yang bersifat fast moving atau sangat cepat habis, misalnya antibiotika, analgesik. Obat ini disalurkan lewat gudang farmasi kabupaten untuk keperluan puskesmas sesuai jumlah orang miskin di daerah bersangkutan.

Rincian alokasi dana kompensasi BBM adalah untuk pelayanan kesehatan bagi orang miskin di 442 rumah sakit sebesar Rp 325 milyar, pengadaan obat generik sangat esensial
Rp 130 milyar, dan pembelian vaksin hepatitis B untuk anak di bawah usia satu tahun Rp 35 milyar. Sisanya untuk sosialisasi, pemantauan, dan pengawasan Rp 9 milyar.

Hal lain adalah status gizi rendah, yang terkait erat dengan kemiskinan. Diakui pula, cakupan program pemerintah belum menyeluruh karena keterbatasan dana. Untuk mengatasi hal itu dicanangkan gerakan terpadu nasional pemberantasan TB, penerapan strategi DOTS, yaitu pengawasan untuk memastikan penderita minum obat sampai habis, kampanye pemberantasan TB, serta peningkatan koordinasi. (atk)


 

n hepatitis B untuk anak di bawah usia satu tahun Rp 35 milyar. Sisanya untuk sosialisasi, pemantauan, dan pengawasan Rp 9 milyar.

Hal lain adalah status gizi rendah, yang terkait erat dengan kemiskinan. Diakui pula, cakupan program pemerintah belum menyeluruh karena keterbatasan dana. Untuk mengatasi hal itu dicanangkan gerakan terpadu nasional pemberantasan TB, penerapan strategi DOTS, yaitu pengawasan untuk memastikan penderita minum obat sampai habis, kampanye pemberantasan TB, serta peningkatan koordinasi. (atk)