Raskin, Beasiswa Dihapus dari Kompensasi BBM

  Media Indonesia : 6 Juni 2005

JAKARTA (Media): Panitia Kerja DPR untuk RAPBN-P 2005 sepakat menghilangkan program beras untuk rakyat miskin (raskin) dan beasiswa pendidikan dari daftar pemberian kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Sebagai gantinya, mereka sepakat memasukkan sekolah gratis dan pelayanan kesehatan gratis kelas tiga di puskesmas dan rumah sakit umum sebagai bagian yang harus mendapatkan kompensasi pengurangan subsidi BBM.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Media kemarin, Ketua Panitia Kerja (Panja) C Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2005, Hafiz Zawawi, menyebutkan, pihaknya dan pemerintah sepakat memfokuskan penyaluran dana program kompensasi pengurangan subsidi (PKPS) BBM ke tiga bidang.

Tiga bidang itu, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Nilai alokasi anggaran untuk ketiga bidang tersebut dinaikkan sekitar Rp237 miliar.

Hafiz menjelaskan, semula pemerintah mengusulkan dana PKPS BBM 2005 ditujukan bagi empat program, yang meliputi beasiswa pendidikan, jaminan pemeliharaan kesehatan, infrastruktur perdesaan, dan raskin. Namun, dengan mempertimbangkan efektivitas PKPS, Panja memutuskan membuat sejumlah perubahan dari usulan itu.

Panja C yang beranggotakan wakil-wakil dari Panitia Anggaran DPR dan wakil-wakil pemerintah, sepakat membatalkan rencana pengalokasian dana beras murah untuk rakyat miskin. Panja juga menyepakati perubahan bentuk program PKPS pendidikan, yakni dari yang semula berupa beasiswa bagi siswa kurang mampu di tingkat SD-SMP, diubah menjadi sekolah gratis.

''Sekolah gratis rencananya diwujudkan dengan menyalurkan bantuan biaya operasional sekolah. Ini dalam rangka mendukung penuntasan wajib belajar sembilan tahun dari tingkat SD sampai SMP, baik di sekolah negeri maupun swasta,'' paparnya.

Masih di bidang pendidikan, dana PKPS BBM dalam bentuk beasiswa tetap diberikan, namun hanya diperuntukkan bagi siswa kurang mampu tingkat SMA/SMK/MA. Secara keseluruhan, untuk PKPS BBM bidang pendidikan dialokasikan dana sebesar Rp6,272 triliun, lebih besar jika dibandingkan dengan usulan pemerintah yang sebesar Rp5,601 triliun.

Tambahan anggaran sebesar Rp670,5 miliar tersebut, kata Hafiz, berasal dari pengalihan dana kompensasi untuk raskin sebesar Rp433,3 miliar. Sisanya, Rp140,471 miliar, ditutup dari realokasi anggaran Departemen Pendidikan Nasional.

Tambahan anggaran juga dialokasikan untuk program pelayanan kesehatan kelas tiga gratis di puskesmas dan rumah sakit umum pemerintah sebesar Rp96,7 miliar, sehingga menjadi Rp2,875 triliun. Sedangkan untuk infrastruktur perdesaan, anggaran yang dialokasikan tetap Rp3,34 triliun, namun jumlah sasaran ditambah dari semula 11.140 desa menjadi 12.834 desa. Dengan alokasi anggaran yang tetap, sedangkan sasaran bertambah, dana kompensasi yang disalurkan ke setiap desa berkurang menjadi Rp250 juta dari semula Rp300 juta.

Di samping masalah pengalokasian dana kompensasi PKPS-BBM, Panja C juga menyepakati alokasi anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung sebesar Rp834,9 miliar. Dari jumlah itu, sebesar Rp744,3 miliar akan dipakai untuk kebutuhan belanja pilkada di 11 provinsi dan 215 kabupaten, sisanya Rp90,6 miliar untuk sosialisasi, monitoring, evaluasi, dan administrasi penduduk.

Sementara itu, Panja A yang membidangi kebijakan fiskal dan asumsi makro, kemarin, juga telah menyelesaikan seluruh pembahasan. Anggota Panja A Rama Pratama mengatakan, dengan disepakatinya asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp9.300 per dolar Amerika Serikat (AS), kebutuhan pembiayaan sedikit bertambah. Oleh karena itu, Panja memutuskan menaikkan target penerbitan surat utang negara (SUN) dari Rp43 triliun menjadi sekitar Rp45 triliun.

Pada hari sebelumnya, Panja A menyepakati asumsi dasar RAPBN-P 2005 yang meliputi pertumbuhan ekonomi 6%, naik dari usulan pemerintah 5,5%; inflasi berubah menjadi 7,5% dari usulan semula 7% (Media, 4/6). Kemudian, nilai tukar rupiah disepakati sebesar Rp9.300 dari usulan Rp8.900, harga minyak yang diusulkan sebesar US$35 per barel disepakati menjadi US$45 per barel. Sedangkan produksi minyak dan tingkat bunga SBI disepakati sama dengan usulan, yaitu masing-masing 1.125 barel per hari dan 8%. (Ndy/Hil/E-1)

 

 

naik dari usulan pemerintah 5,5%; inflasi berubah menjadi 7,5% dari usulan semula 7% (Media, 4/6). Kemudian, nilai tukar rupiah disepakati sebesar Rp9.300 dari usulan Rp8.900, harga minyak yang diusulkan sebesar US$35 per barel disepakati menjadi US$45 per barel. Sedangkan produksi minyak dan tingkat bunga SBI disepakati sama dengan usulan, yaitu masing-masing 1.125 barel per hari dan 8%. (Ndy/Hil/E-1)