750 PMA tak Bayar Pajak

'Tak mungkin
lima tahun terus merugi.'

22-11-05

JAKARTA -- Sebanyak 750 perusahaan penanaman modal asing (PMA) tidak membayar pajak, sedikitnya dalam lima tahun berturut-turut. Alasannya, mereka mengklaim masih menderita kerugian. `'Kami harus teliti dulu. Tapi (temuan) itu yang nanti akan kami sampaikan ke DPR,'' ujar Menkeu, Jusuf Anwar.

Ia tak sengaja melontarkan pernyataan tersebut, saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI membahas RUU Pajak, di Jakarta, kemarin (21/11). Sejumlah anggota dewan langsung memperdalam masalah tersebut. Akibatnya, Jusuf Anwar mengungkapkan, saat masuk menjadi Menkeu, ia langsung minta staf dan dirjennya untuk mengumpulkan data. ''Ternyata hasilnya mengagetkan juga,'' kata ia.

Namun ketika ditanyakan perusahaan asing tersebut bergerak di sektor apa saja, Menkeu belum mau mengungkapkan. `'Saya belum tahu. Nantilah sektornya saya bagi-bagi,'' katanya.

Jusuf juga tidak mau mengungkap berapa potensi kerugian penerimaan pajak dengan me-ngemplang-nya 750 perusahaan asing tersebut. Alasannya, Depkeu masih harus melihat dulu gain (keuntungan) perusahaan asing itu berapa. Namun dia memastikan ke-750 perusahaan itu sebenarnya sudah memperoleh keuntungan selama beroperasi di Indonesia. `'Kalau untung, sebenarnya sudah dapat. Potential loss-nya bisa dicari, tapi yang pasti kan banyak,'' ujar Menkeu.

Menurutnya, ada perhitungan teknis untuk mengetahui suatu perusahaan itu rugi. Saat ini, hal tersebut masih diperdalam. `'Itu kan teknis sederhana dari fiskus, itu mah cemen. Gampang carinya.'' Jusuf mengatakan, perusahaan asing yang tidak membayar pajak tersebut akan disisir (canvassing) oleh Ditjen Pajak sebagai bagian dari upaya ekstensifikasi pajak. Selain itu, penyisiran juga akan dilakukan Ditjen Bea Cukai, Ditjen Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) untuk mengetahui debitor-debitor nakal. Irjen Depkeu juga akan dilibatkan.

''Jadi seluruh sektor yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan hak-hak, wewenang dan kewajiban ini akan di-canvassing. Upaya ini merupakan bagian dari penegakan hukum dan menambah penerimaan nengara,'' kata Menkeu. 'Saya sadar, pekerjaan seperti ini banyak tidak disukai. Tapi apa boleh buat, negara harus tegak, hukum harus tegak, sistem harus jalan.''

Anggota Komisi XI DPR RI, Drajad Wibowo, mengaku tidak yakin 750 PMA itu merugi dalam lima tahun berturut-turut, selama beroperasi di Indonesia. Kalau memang rugi, seharusnya mereka tidak akan bertahan selama itu di Indonesia. Karena itu, dia mendukung upaya memverifikasi dan melakukan investigasi terhadap perusahaan asing itu. Dia mencontohkan seperti biaya untuk pembelian barang dari luar negeri yang dibesar-besarkan. Padahal biasanya yang dari luar negeri itu juga dari grupnya sendiri. Bisa juga dari honor gaji, segala macam yang dibesarkan sehingga jatuhnya merugi, dan tak harus membayar pajak. `'Itu gampang sekali mengaturnya,'' kata Dradjad. Karenanya, Drajad menyatakan tidak setuju jika perusahaan yang sudah go public pajaknya diserahkan ke Kantor Akuntan Publik (KAP). `'KAP kita terlalu banyak yang main-main,'' terangnya.

Drajad menduga, PMA yang merugi terus dan tidak bayar pajak itu kemungkinan banyak bergerak di sektor tekstil, migas, dan pertambangan. Namun kalau perusahaan itu bergerak di pertambangan dan migas, dia menyatakan sulit dipercaya jika merugi terus selama lima tahun berturut-turut. Ia menyarankan agar dilakukan perbandingan harga untuk sektor tambang, berapa tarif impornya. Apakah dia menggunakan harga wajar atau tidak. Kalau tidak bisa langsung dengan menerbitkan surat pemeriksaan.

(has )

llE>berapa tarif impornya. Apakah dia menggunakan harga wajar atau tidak. Kalau tidak bisa langsung dengan menerbitkan surat pemeriksaan.