Menyikapi Turunnya Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Perbankan

19-09-03

Djoko Retnadi

ADA dua kekhawatiran terhadap kondisi simpanan dana pihak ketiga di perbankan. Pertama, semakin menurunnya pertumbuhan jumlah dana pihak ketiga pada akhir Juni 2003. Kedua, semakin besarnya komposisi deposito jangka pendek dalam portofolio liabilitas perbankan. Muncul pendapat yang berbeda soal itu. Bagaimana kita menyikapinya?

SESUAI data dari Biro Riset Infobank (Kompas 11/9), dijelaskan bahwa pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan selama semester pertama 2003 hanya sebesar 0,5 persen, yaitu dari posisi Rp 810,4 triliun (Januari 2003) menjadi Rp Rp 851 triliun (Juni 2003). Adapun komposisi DPK perbankan didominasi deposito jangka pendek (1 dan 3 bulan) yang mencapai 36,7 persen dari DPK. Sementara itu, porsi deposito jangka pendek itu sendiri merupakan 80,1 persen dari seluruh deposito yang ada di perbankan pada bulan Agustus 2003.

Beragam pendapat mengomentari dua hal tersebut. Nada optimistis datang dari para pejabat otoritas moneter kita, bahwa penurunan pertumbuhan DPK perbankan tidak perlu dikhawatirkan. Hal ini disebabkan semakin maraknya produk investasi reksa dana berbasis obligasi rekapitalisasi (rekap) yang disponsori oleh perbankan itu sendiri yang akhirnya mampu menyerap sebagian deposito yang ada di perbankan. Selain itu, penurunan DPK tidak terlalu berpengaruh pada aktivitas pemberian kredit perbankan, karena sebagian likuiditas yang dihimpun perbankan dari DPK belum sepenuhnya disalurkan ke sektor riil berupa kredit.

Di pihak yang pesimistis, menyatakan bahwa turunnya DPK perbankan diartikan sebagai mulai turunnya kepercayaan masyarakat pada perbankan akibat beberapa hal. Antara lain, suku bunga simpanan yang semakin rendah, akan dikuranginya cakupan jaminan dalam blanket guarantee (program penjaminan), dan akan diberlakukannya Undang-Undang Praktik Pencucian Uang secara lebih ketat. Selain itu, porsi deposito jangka pendek yang sangat dominan di dalam DPK perbankan, menunjukkan meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat, karena jika terdapat hal-hal yang tidak menguntungkan terjadi pada bank tersebut, para deposan akan dapat keluar dari bank tersebut secara cepat.

Aset dan liabilitas bank

Untuk mengkaji dua kekhawatiran tersebut, ada baiknya kita melihat portofolio aset dan kewajiban (liabilitas) perbankan. Dari tabel 1 tampak bahwa dari sisi portofolio liabilitas, DPK merupakan sumber utama pendanaan bank, yaitu sebesar Rp 838,10 triliun atau mencapai 89,98 persen dari total liabilitas perbankan. Dari sisi portofolio aset, kredit dan obligasi pemerintah merupakan porsi paling dominan, yang masing-masing mencapai Rp 428,0 triliun (38,81 persen dari total penempatan dana perbankan) dan Rp 390,6 triliun atau 35,42 persen).

Untuk melihat apakah penurunan pertumbuhan DPK akan berdampak kurang menguntungkan bagi bank, perlu dilihat analisis sumber dan penggunaan dana perbankan. Dari tabel 2 tampak bahwa DPK perbankan sebesar Rp 838,10 triliun seyogianya seluruhnya disalurkan ke dalam bentuk kredit sebagai implementasi fungsi bank sebagai intermediasi keuangan. Jika hanya membandingkan nilai DPK dengan jumlah kredit yang hanya sebesar Rp 428,0 triliun, seolah-olah terdapat kelebihan likuiditas yang sangat besar di perbankan.

Untuk lebih mendekatkan perhitungan pada kenyataan di lapangan, dalam perhitungan penggunaan dana dimasukkan pula porsi undisbursed loan (kredit yang telah disetujui, tetapi belum dicairkan) senilai Rp 87 triliun dan kebutuhan dana untuk mendukung rencana ekspansi kredit perbankan sebesar (diasumsikan) 10 persen dari posisi kredit bulan Mei 2003, senilai Rp 42,8 triliun.

Dari perhitungan penggunaan dana, tampak bahwa total kebutuhan dana untuk penyaluran kredit perbankan hanya sekitar Rp 557,8 triliun, sementara jumlah DPK adalah Rp 838,1 triliun. Akibatnya, terdapat kelebihan DPK yang belum disalurkan dalam bentuk kredit Rp 280,3 triliun. Lalu untuk apa kelebihan DPK sebesar Rp 280,3 triliun itu?

Jika kembali pada tabel 1 tampak bahwa kelebihan DPK tersebut bersama-sama dengan sumber dana lainnya seperti antarbank pasiva, pinjaman yang diterima, surat berharga yang diterbitkan (obligasi), dan modal sendiri digunakan untuk mendukung pendanaan berbagai aktiva di luar kredit.

Dari analisis singkat tersebut dapat disimpulkan bahwa DPK perbankan masih sangat longgar jika semata-mata ditujukan untuk mendukung pemberian kredit. Akibatnya, jika pertumbuhan DPK menurun, tidak akan berdampak pada kegiatan bank dalam penyaluran kredit. Namun, akan berdampak pada pengelolaan likuiditas untuk mendukung pendanaan aset di luar kredit.

Kondisi mendatang

Menurunnya jumlah DPK di perbankan akhir-akhir ini, menurut hemat saya, belum merupakan suatu ancaman yang serius bagi likuiditas perbankan. Mengapa demikian? Sebagaimana dikutip oleh Kompas (12/9), pertumbuhan DPK perbankan selama 18 bulan (Desember 2002-Juni 2003) hanya sebesar 5,2 persen, sedangkan pertumbuhan reksa dana mencapai 800 persen untuk periode yang sama. Dari angka ini, dapat disimpulkan telah terjadi aliran dana perbankan yang masuk ke industri reksa dana.

Perpindahan DPK perbankan ke produk reksa dana, sampai saat ini, belum menjadi ancaman bagi likuiditas bank. Sebab, perpindahan DPK tersebut sebagian besar justru disponsori oleh bank penerbit reksa dana tersebut. Dengan kata lain, tanpa adanya keterlibatan bank di dalam menjual dan mensponsori pendirian manajer investasi reksa dana, maka saya sangat yakin bahwa produk reksa dana tidak akan berkembang pesat seperti sekarang ini. (Baca artikel Agus Sugiarto, Kompas 11/9).

Selain itu, dari hasil analisis sebelumnya, tampak bahwa kebutuhan likuiditas perbankan untuk pendanaan aset berupa kredit, undisbursed loan dan rencana ekspansi kredit ternyata masih jauh di bawah jumlah DPK yang berhasil dihimpun perbankan. Masih besarnya porsi SBI, antarbank aktiva dan surat berharga, jelas menunjukkan masih kurang optimalnya komposisi investasi perbankan yang seharusnya berfokus pada penyaluran kredit.

Dengan kondisi tersebut, penurunan pertumbuhan DPK perbankan tidak akan terlalu mengganggu likuiditas dan profitabilitas bank. Jumlah DPK yang besar tersebut belum dapat dialokasikan untuk pembiayaan aset yang paling produktif, yaitu kredit.

Sementara itu, dominasi deposito jangka pendek pada DPK perbankan, juga belum mencerminkan menurunnya kepercayaan nasabah terhadap perbankan. Penyebab utama mengapa masyarakat lebih senang menyimpan dananya pada deposito jangka pendek, karena adanya penurunan suku bunga yang sangat cepat. Suku bunga SBI telah menurun empat persen selama sembilan bulan terakhir, yaitu 12,93 persen pada awal tahun 2003 menjadi 8,76 persen per 10 September 2003.

Penurunan suku bunga secara terus-menerus, telah mengajarkan kepada kita bahwa masyarakat tidaklah bodoh dan ternyata cukup mampu mengatasi timbulnya potensi kesenjangan suku bunga (interest rate gap) yang dihadapi dalam menyimpan uang mereka di bank. Dalam kondisi suku bunga yang terus menurun, akan lebih baik bagi masyarakat untuk memegang portofolio aset berjangka pendek, agar lebih mudah untuk mencari alternatif investasi lain ketika suku bunga deposito sama sekali sudah tidak menguntungkan dan mereka harus berpindah ke investasi lain.

Selain itu, dominasi deposito jangka pendek dalam DPK perbankan, menurut hemat saya, belum mencerminkan rawannya likuiditas perbankan terhadap ancaman penarikan deposito tersebut ketika jatuh tempo. Adanya ketidakyakinan masyarakat apakah penurunan suku bunga deposito akan berjalan terus-menerus, jelas mendorong para deposan secara praktis untuk menyimpan dananya pada deposito berjangka pendek. Harapannya, jika suku bunga deposito nantinya ternyata mulai bergerak naik, mereka akan dengan mudah memindahkan depositonya pada simpanan dengan suku bunga yang baru. Dengan demikian, tampaknya tidak ada hubungan antara jangka waktu simpanan dan keinginan deposan menarik simpanan dari perbankan.

Akhirnya, dominasi DPK perbankan masih akan sangat tergantung pada tipe produk investasi yang akan dipilih oleh sebagian besar masyarakat kita. Mengutip hasil survei Sunlife yang dilakukan oleh NFO Consensus, dijelaskan bahwa perilaku orang kaya di Indonesia dalam berinvestasi masih cenderung untuk memilih produk investasi tradisional, yaitu deposito dan tabungan perbankan. Terkait dengan maraknya produk reksa dana, tidak sepenuhnya benar bahwa masyarakat telah beralih selera investasinya dari produk perbankan ke reksa dana. Tanpa adanya dukungan penjualan dan sponsor pendirian manajer investasi reksa dana oleh bank, maka omzet reksa dana tidak akan sebesar saat ini. Masyarakat mau membeli produk reksa dana berbasis obligasi rekap bukan semata-mata karena adanya imbal hasil yang lebih tinggi dari deposito perbankan. Namun, lebih karena keterlibatan pihak bank yang seolah-olah menjadi "jaminan" likuiditas produk reksa dana jika ingin dicairkan setiap saat yang sebenarnya produk tersebut tidak termasuk dalam blanket guarantee.

Dengan kata lain, ancaman DPK perbankan dalam jangka pendek relatif masih rendah. Sebaliknya, dalam jangka panjang, DPK perbankan akan terancam apabila tipe investasi yang disukai masyarakat telah berubah. Atau dengan kata lain, jika masyarakat telah berubah dari saving society (gemar menabung) menjadi investment society (masyarat yang berinvestasi), maka produk bank sebagai sarana investasi jelas akan kehilangan daya tarik.

Masyarakat yang telah menjadi investment society berarti mereka paham sepenuhnya prinsip investasi, yaitu high risk-high return, sebagaimana yang terjadi di negara maju. Di negara maju, produk perbankan bukanlah sarana investasi yang menguntungkan, karena produk perbankan di negara tersebut lebih disukai sebagai sarana pembayaran (payment system) daripada untuk memperoleh keuntungan.

Pertanyaannya, apakah nasabah reksa dana pada saat ini benar-benar sudah paham dengan prinsip investasi yang berlaku universal tersebut?

Djoko Retnadi Research Group Head Bank BRI, Kantor Pusat Jakarta

 

vestasi, yaitu high risk-high return, sebagaimana yang terjadi di negara maju. Di negara maju, produk perbankan bukanlah sarana investasi yang menguntungkan, karena produk perbankan di negara tersebut lebih disukai sebagai sarana pembayaran (payment system) daripada untuk memperoleh keuntungan.

Pertanyaannya, apakah nasabah reksa dana pada saat ini benar-benar sudah paham dengan prinsip investasi yang berlaku universal tersebut?

Djoko Retnadi Research Group Head Bank BRI, Kantor Pusat Jakarta<