Berita

Monitoring Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam


Dalam rangka Pemantauan Undang-undang No. 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam oleh Perpustakaan Nasional RI. Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Kementerian/PPN Bappenas mendapat kunjungan dari Perpustakaan Nasional pada Kamis, 24 Oktober 2019. Dimana dalam pertemuan tersebut ada beberapa hal yang dibahas antara lain; Perpustakaan Nasional RI yang diwakli oleh Rizki Bustomi dan Rezky Putra Dejey dari Direktorat Deposit Perpustakaan Nasional RI melakukan monitoring pelaksanaan UU No.13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Bahwa dari catatan Perpustakaan Nasional, Kementerian PPN/Bappenas sejak tahun 2012-2019 terdapat 278 eksemplar bahan terbitan yang ber-ISBN yang belum diserahkan ke Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jakarta sebagaimana amanat dari UU No.13 tahun 2018 Bab II Pasal 4 “Setiap Penerbit wajib menyerahkan 2 (dua) eksemplar dari setiap judul Karya Cetak kepada Perpustakaan Nasional dan 1 (satu) eksemplar kepada Perpustakaan Provinsi tempat Domisili Penerbit”. Perpustakaan Nasional juga berencana akan membekukan akun pemohon ISBN yang tidak menyerahkan bahan terbitannya, jika akan meminta ISBN untuk terbitan selanjutnya maka akan dibekukan/ditolak, dan peraturannya akan segera terbit. Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Kementerian PPN/Bappenas akan melalukan tindak lanjut dari pemantauan pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam antara lain; - Mengirimkan nota dinas dari kapusdatin yang ditujukan ke unit kerja pemohon nomor -ISBN di Kementerian PPN/Bappenas untuk memohon agar menyerahkan bahan terbitan ke Pusdatin renbang untuk diteruskan ke Perpustakaan Nasional. - Perpustakaan Nasional mengharapkan agar Kementerian PPN/Bappenas dalam hal penyerahan bahan terbitan ber-ISBN dilakukan terpusat. - Dan langkah selanjutnya dapat dilakukan sosialisasi UU No.13 tahun 2018 kepada seluruh unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas.



Sosialisasi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam


Pada hari Jum’at 22, November 2019 bertempat di Ruang Oria 1, Hotel Oria Lt. 2 Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Kementerian PPN/Bappenas mengadakan pertemuan dengan unit kerja yang ada di Kementerian PPN/Bappenas yang bertujuan untuk mensosialisasikan tentang peraturan perundang-undangan No. 13 Tahun 2018 dimana UU ini bertujuan untuk membangun kesadaran lembaga untuk menyerahkan karya terbitan yang dihasilkan, dalam rangka melestarikan informasi, turut menghindarkan dari bahaya dan sebagai koleksi terbitan nasional yang akan disimpan oleh Perpustakaan Nasional sebagai deposit karya bangsa. Ini merupakan tindak lanjut dari monitoring atas implementasi UU No.13 tahun 2018 yang dilakukan pada 24 Oktober 2019 yang lalu. Perpustakaan Nasional RI yang diwakili oleh Ibu Prita dan Ibu Tatat menyampaikan Perpustakaan Nasional diberi tugas untuk mengkoordinasikan pengumpulan karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan oleh Lembaga Negara dan Lembaga Daerah. Perpustakaan Nasional dalam rangka melaksanakan pembinaan terhadap semua jenis perpustakaan mendorong pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam dilingkungan Perpustakaan Khusus Pusat Lembaga Negara wajib menyerahkan 1 eksemplar dari setiap judul karya cetak dan atau 1 salinan karya rekam kepada Perpustakaan Khusus Pusat di Lembaga sebagai fungsi Repositori Institusi. Karya yang diserahkan berbentuk : Karya Cetak (Intelektual &/artistik diterbitkan; bentuk cetak untuk umum); Karya Rekam : Intelektual &/artistik direkam (audio/visual); bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal untuk umum dan penyerahan Karya Cetak untuk Perpustakaan Nasional 2 Eks/Judul, 3 bulan setelah terbit untuk Perpustakaan Propinsi 1 Eks/Judul, 3 bulan setelah terbit. Penyerahan Karya Rekam untuk Perpustakaan Nasional 1 Salinan/Judul, 1 tahun setelah publikasi, 3 bulan setelah publikasi dan Perpustakaan Propinsi 1 Salinan/Judul, 1 tahun setelah publikasi, 3 bulan setelah publikasi Layanan ISBN ( International Standard Book Number) dibangun oleh sederetan angka dimana struktur angka mempunyai arti yang berbeda. Manfaat ISBN membantu dalam bidang layanan perpustakaan. Hanya ada di Indonesia setiap dosen peneliti harus membuat tulisan berdasarkan ISBN berguna untuk kenaikan pangkat/jabatan. Adapun perihal lain dalam UU No. 13 tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam disahkan dan diundang – undangkankan tanggal 28 Desember 2018 terdiri dari 8 Bab dan 36 Pasal. Dalam hal ini tidak ada sanksi pidana oleh sebab itu Indeks Kepatuhan akan dibuat untuk Kementerian/Lembaga dengan adanya Pendanaan APBN, APBD, dan dana lain yang sah. Serta peran bpk/ibu dalam Menyerahkan KCKR yang dihasilkan, Menyerahkan koleksi pribadi untuk membangun budaya literasi melalui pendayagunaan koleksi serah simpan. ( bit.ly/SosialisasiKaryaCetakKaryaRekam )



Sharing Knowledge tentang Indonesia One Search oleh Perpustakaan Nasional RI


Pada tanggal 30 Oktober 2019 Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Kementerian PPN/Bappenas mengadakan sharing knowledge terkait pengembangan aplikasi perpustakaan dengan mengundang narasumber dari Perpustakaan Nasional Didik Pribadi dan peserta rapat dari internal Kementerian PPN/Bappenas. Dalam sharing knowledge ini memperkenalkan Indonesia One Search (IOS) yang dibangun oleh Perpusnas, sepertinya layak dijadikan salah satu sarana untuk mempromosikan produk-produk Bappenas yang sangat beragam dan berbagai subjek. Hal tersebut yang menjadi dasar pemikiran kami untuk bergabung dengan Indonesia One Search (IOS), sehingga koleksi bahan pustaka yang tersedia di Perpustakaan Kementerian PPN/Bappenas dan/atau Kementerian PPN/Bappenas dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Pak Didik menyampaikan bahwa IOS yang pertama kali dibangun pada tahun 2015, merupakan satu pintu pencarian yang dapat memudahkan pencarian bahan pustaka dari perpustakaan, museum dan arsip serta sumber elektronik lainnya di Indonesia tanpa membuka website dari masing-masing repositori. Ini merupakan amanat dari UU No.43 tahun 2007 tentang Perpustakaan untuk mengatasi masalah-masalah antara lain: 1. Disjoined collection (koleksi yang tidak saling terhubung). 2. Biaya vs Pemanfaatan, biaya mahal tetapi tidak sebanding dengan pemanfaatan, dikarenakan aksesnya terbatas; 3. Ketimpangan Informasi, maksudnya sebaran koleksi sangat timpang, misalnya - daerah jawa yang sangat banyak dibanding dengan Papua, oleh karena itu dengan IOS diharapkan dapat mengakses koleksi yang ada di perpustakaan yang tergabung dalam IOS. Untuk pertukaran data menggunakan OAI-PMH, jadi aplikasi apapun yang support OAI-PMH dapat bergabung dalam IOS. IOS hanya mengambil metadatanya saja, pdf dapat juga diambil tergantung setting-an repositori lembaganya pada saat mendaftarkan pertama kali. Sasaran pertama kali IOS disusun yaitu repositori Perguruan Tinggi, karena untuk mendukung riset, namun seiring perkembangan jaman dan kebutuhan bahwa Kementerian / Lembaga maupun instansi lain juga menerbitkan bahan terbitan yang dapat memperkaya koleksi perpustakaan maka saat ini juga banyak instansi yang bergabung dalam IOS. Dalam hal ini IOS sangat bermanfaat untuk meningkatkan kebermanfaatan dari koleksi bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Bappenas karena hanya dari satu pintu pencarian, sehingga patut dipertimbangkan namun tetap mengikuti arahan pimpinan dan jika bergabung dengan IOS, maka dokumen-dokumen/produk-produk yang dibuat oleh Bappenas akan tercatat dalam repositori dan dapat dimanfaatkan oleh stakeholders baik didalam ataupun di luar lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.



Dirgahayu Perpustakaan ke 41 Tahun


Senin tanggal 17 Mei 2021 diperingati sebagai Hari Buku Nasional berdasarkan hari berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada 17 Mei 1980. Kemajuan teknologi dan penggunaan pegawai tentunya memberikan kita kenyamanan serta kemudahan untuk mengakses informasi secara ringkas dan cepat, namun buku akan selalu menjadi jendela dalam membuka wawasan dan pengetahuan, Semoga Hari Buku Nasional ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi, terutama di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.